Penangan Corona di Jember: Anggaran Terlalu Rumit

0

Jalan yang harus ditempuh Pemerintah Kabupaten Jember bakal berbeda dan rumit dalam menjalankan intruksi Menteri Dalam Negeri tentang refocusing anggaran untuk penanganan wabah covid-19.

Pakar administrasi negara Rohman Hermanto menyampaikan, keruwetan itu disebabkan lantaran Jember gagal membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Kekosongan Perda APBD harus diganti dengan Peraturan Bupati (Perbup) tentang APBD yang hanya berisi alokasi anggaran untuk kebutuhan wajib dan mengikat supaya kegiatan rutin pemerintahan tetap berjalan.
Padahal, sementara ini Perbup APBD Jember 2020 masih dalam bentuk rancangan yang diajukan dan belum disetujui oleh Gubernur Jawa Timur.

“Belum bisa diundangkan, karena mungkin ada alokasi yang diluar koridor yang sudah digariskan,” ulas Hermanto, Minggu 5 April 2020.

Dia menyarankan supaya Bupati Jember dalam menyusun Perbup APBD berpedoman pada Peraturan Mendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang penyusunan APBD 2020.

Diantaranya hanya untuk belanja layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kewajiban ke pihak ketiga, pembayaran pokok dan bunga pinjaman, dan pembiayaan diluar kendali yang tidak dapat diprediksi seperti misalnya bencana dan wabah penyakit.

Mengenai refocusing anggaran untuk wabah corona, lanjut Hermanto harus segera dimasukkan dalam rancangan Perbup APBD 2020.

“Itu memang resiko dari APBD yang hanya memakai peraturan bupati,” tutur pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember itu.

Menurut Hermanto, intruksi Mendagri terkait refocusing anggaran lebih mudah dijalankan oleh daerah lain yang sukses membahas APBD 2020.

Pemerintah daerah dengan APBD normal tinggal menyisir kegiatan yang bisa ditangguhkan kemudian anggarannya dialihkan untuk menanggulangi wabah corona.

“Contohnya, Pemkab Bondowoso mengurungkan program perbaikan alun-alun dan lain-lain. Anggarannya diubah ke penanganan covid-19, ketemu angka sekitar Rp26 miliar,” sebutnya.

Seperti diketahui, tanggal 2 April 2020 Menteri Dalam Negeri menerbitkan intruksi nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Intruksi berlaku bagi Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Indonesia untuk merealokasi anggaran ke dalam bentuk belanja tidak terduga (BTT).

Peruntukan BTT diprioritaskan bagi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial berupa hibah bantuan sosial dalam bentuk barang dan uang kepada individu atau kelompok terdampak wabah corona.

sumber: nusadaily.com

Share.

About Author

Redaktur pelaksana website PC IKA-PMII Jember. IKA PMII Jember Merupakan wadah bagi alumni dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk wilayah Jember dan Sekitarnya

Comments are closed.