Pemakzulan Bupati Mengendap, DPRD Bisa Kehilangan Kepercayaan Publik

0

DPRD Kabupaten Jember tengah mendapat sorotan tajam akibat tidak kunjung mengajukan pemakzulan Bupati Jember, Faida kepada Mahkamah Agung (MA).

Disinyalir ada pihak lain yang mampu mengendalikan parlemen (DPRD Kabupaten Jember), sehingga berkas pemakzulan mengendap sejak sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) pada 22 Juli 2020 lalu.

“Kemungkinan terjadinya tarik-menarik politik dan berbagai pihak yang sangat berkepentingan menghambat HMP,” kata Ketua Ikatan Keluarga dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) Jember, Akhmad Taufiq, Kamis 5 Nopember 2020.

DPRD semestinya lebih mengutamakan marwah kelembagaan sebagai instrumen demokrasi yang mewakili rakyat, daripada tunduk pada kepentingan elit yang sedang bermain-main politik.

“Mandegnya HMP tidak boleh terjadi. DPRD harus mampu memastikan proses HMP ini tetap berjalan. Termasuk, tetap komitmen untuk meneruskan dan mengawal secara sungguh-sungguh sampai di level MA,” tuntutnya.

Sumber: nusadaily.com

Share.

About Author

Redaktur pelaksana website PC IKA-PMII Jember. IKA PMII Jember Merupakan wadah bagi alumni dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk wilayah Jember dan Sekitarnya

Comments are closed.