Gubernur Khofifah Sudah Tegas Beri Sanksi Bupati Faida

0

Ikatan Keluarga dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) Jember mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menjatuhkan sanksi kepada Bupati Jember Faida.

IKAPMII menilai hukuman tersebut sebagai gambaran sikap tegas Gubernur Khofifah karena menyikapi ketidaktaatan Bupati Faida terhadap aturan dan mekanisme birokrasi.

“Kami apresiatif atas keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sudah berani menunjukkan ketegasannya terhadap setiap ketidaktaatan birokrasi termasuk bupati” terang Muhamad Hadi Makmur, Wakil Ketua IKAPMII Jember melalui rilis tertulis, Jumat 18 September 2020.

Selain itu, sanksi dari Gubernur Khofifah, menurut pria yang juga pakar kebijakan publik FISIP Universitas Jember itu terdapat dua makna.

“Pertama, secara administrasi birokrasi berarti signal jelas dan meyakinkan bahwa bupati Faida dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,” jelas Makmur.

Kewenangan yang dimaksud salah satunya adalah terkait kemampuan dalam pengajuan rancangan Perda termasuk Perda APBD.

“Sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya Pasal 65 ayat (1a), (1d) serta ayat (2a) dan (2b),” urai Makmur.

Kedua, makna secara politik. Makmur memaparkan, sanksi yang dijatuhkan ditengah momentum proses Pilkada bisa dimaknai bahwa Gubernur Khofifah sedang menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat Jember.

“Agar bisa memilah dan memilih, mana bupati yang professional dan yang tidak taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan,” tegas Makmur.

Sebagaimana telah diketahui, Gubernur Khofifah menghukum Bupati Faida karena terlambat dan gagal menyusun Perda APBD Jember 2020.

Hukuman berupa tidak dibayarkannya gaji, honorarium, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, biaya penunjang operasional, dan segala hak keuangan yang bersumber dari keuangan negara selama 6 bulan.

Terhitung sejak tanggal 3 September 2020, seiring terbitnya SK Gubernur Jawa Timur nomor: 700/ 1713/ 060/ 2020.

Sanksi tersebut merupakan tindak lanjut dari intruksi Mendagri Tito Karnavian agar Gubernur Khofifah menjalankan pengawasan dan memberi sanksi terhadap Bupati Faida.

Gubernur Khofifah menjalankan intruksi yang dimuat dalam SK Mendagri nomor: 970/ 4072/ SJ tertanggal 15 Juli 2020.

Mendagri Tito menguraikan dua persoalan, yakni pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan masalah keterlambatan penetapan APBD Jember 2020.

Pelanggaran mulai merit sistem sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN; berikut PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS; dan pelanggaran penyusunan struktur birokrasi karena melenceng dari PP nomor 16 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah. (sut)

Sumber: nusadaily.com

Share.

About Author

Redaktur pelaksana website PC IKA-PMII Jember. IKA PMII Jember Merupakan wadah bagi alumni dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk wilayah Jember dan Sekitarnya

Comments are closed.