Semua Pihak Hargai Hasil HMP

0

Pengurus Cabang Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kabupaten Jember, Jawa Timur meminta semua pihak menghargai sepenuhnya hasil Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD Jember.

“Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD Jember, merupakan hak konstitusional yang wajib dihargai oleh siapapun. Sebagai negara demokrasi, Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak legislatif yang disahkan oleh undang-undang,” kata Dr.Akhmad Taufiq Ketua Umum PC IKA-PMII Jember dalam sebuah release yang disampaikan pada media, Senin (27/7/2020).

Lebih lanjut, Taufiq menuturkan bahwa, sebagai akibat terjadinya proses ‘pemakzulan’ oleh DPRD Jember kemudian berakibat naiknya eskalasi politik di Jember.

Taufiq memandang, hal itu tidak dapat dipungkiri dan dihindari. Itu merupakan konsekuensi politik yang patut diterima secara bersama.

Kata Taufiq, yang patut diapresiasi adalah bahwa proses politik tersebut dapat terjadi dan berjalan secara damai, tidak ada benturan antar massa pendukung yang dapat berakibat pada buruknya keadaan di tengah pandemi.

“Ini merupakan proses kedewasaan politik dan demokrasi yang patut diapresiasi semua pihak dan menjadi contoh secara nasional,” ungkapnya.

Dia menilai, terjadinya ‘pemakzulan’ melalui sidang paripurna dengan agenda khusus Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bahwa, hal tersebut sebagai akibat proses panjang masalah birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berjalan secara tidak baik, serta¬† macet¬† dan buntunya komunikasi dua lembaga, yakni pihak eksekutif dan legislatif.

Menurutnya, peristiwa itu menunjukkan terjadinya disharmoni yang akut kedua lembaga tersebut, yang semestinya tidak boleh terjadi sebagai sesama lembaga pemerintah yang menjalankan mandatnya masing-masing. Kesepihakan menjadi masalah yang mendasar, yang sudah selayaknya dihentikan.

Dikatakannya, proses terpenting dari Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tersebut adalah menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada MA (Mahkamah Agung), sebagai lembaga yang diberikan kewenangan tertinggi untuk memutus proses tersebut secara final dan mengikat semua pihak.

Untuk itu, lanjut Taufiq, PC IKA-PMII Jember meminta dengan sangat kepada Mahkamah Agung (MA), agar terkait dengan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPRD Jember atas justifikasi formal beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Ibu Faida sebagai Bupati Jember, dengan sangat agar dapat dilakukan tepat waktu, fair, objektif, dan independen.

“Ini sangat penting agar kasus ini tidak berlarut-larut yang dapat memberi dampak buruk terhadap ketidakpastian politik di Jember, yang dapat berakibat pada permasalahan yang lebih kompleks,” pungkasnya.

Seperti yang telah diketahui bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Jawa Timur akhirnya sepakat memakzulkan Bupati Jember. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna dengan agenda usul hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Jember, Faida.

Keputusan pemakzulan terhadap Bupati Jember, Faida diambil dalam rapat paripurna, yang digelar di gedung DPRD Jember pada Rabu (22/07/2020).

Sumber: suaraindonesia.co.id

Share.

About Author

Redaktur pelaksana website PC IKA-PMII Jember. IKA PMII Jember Merupakan wadah bagi alumni dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk wilayah Jember dan Sekitarnya

Comments are closed.