RELEASE PEMAKZULAN BUPATI JEMBER

0

RELEASE
PC IKA-PMII JEMBER TERKAIT HAK MENYATAKAN PENDAPAT OLEH DPRD JEMBER UNTUK ‘PEMAKZULAN’ BU FAIDA SELAKU BUPATI JEMBER

Bismillahirrahmaanirrahiim
Sehubungan dengan diselenggarakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam sidang paripurna pada Rabu, 22 Juli 2020, yang berakibat pada terjadinya ‘pemakzulan’ Ibu Faida selaku Bupati Jember, kami PC IKA-PMII Jember perlu menyampaikan beberapa point pandangan:

Pertama, bahwa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD Jember, merupakan hak konstitusional yang wajib dihargai oleh siapapun. Sebagai negara demokrasi, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan hak legeslatif yang diabsahkan oleh undang-undang. Untuk itu, semua pihak wajib menghargai sepenuhnya hak tersebut.

Kedua,  bahwa sebagai akibat terjadinya proses ‘pemakzulan’ oleh DPRD Jember kemudian berakibat naiknya eskalasi politik di Jember, kami memandang hal itu tidak dapat dipungkiri dan hindari. Itu merupakan konskuensi politik yang patut diterima secara bersama. Yang patut diapresiasi adalah bahwa proses politik tersebut dapat terjadi dan berjalan secara damai, tidak ada benturan antarmasa yang dapat berakibat pada buruknya keadaan di tengah pandemi. Ini merupakan proses kedewasaan politik dan demokrasi yang patut diapresiasi semua pihak dan menjadi contoh secara nasional.

Ketiga, bahwa terjadinya ‘pemakzulan’ melalui sidang paripurna dengan agenda khusus Hak Menyatakan Pendapat (HMP), kami menilai bahwa hal tersebut sebagai akibat proses panjang masalah birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berjalan secara tidak baik, serta  macet  dan buntunya komunikasi dua lembaga, yakni pihak eksekutif dan legeslatif. Hal itu sekaligus menunjukkan terjadinya disharmoni yang akut kedua lembaga tersebut, yang semestinya tidak boleh terjadi sebagai sesama lembaga pemerintah yang menjalankan mandatnya masing-masing. Kesepihakan menjadi masalah yang mendasar, yang sudah selayaknya dihentikan.

Keempat, proses terpenting dari Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tersebut adalah menyerahkan dan memercayakan sepenuhnya kepada MA (Mahkamah Agung), sebagai lembaga yang diberikan kewenangan tertinggi untuk memutus proses tersebut secara final dan mengikat semua pihak. Untuk itu, PC IKA-PMII Jember meminta dengan sangat kepada Mahkamah Agung (MA), agar terkait dengan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPRD Jember atas justifikasi formal beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Ibu Faida selaku Bupati Jember, dengan sangat agar dapat dilakukan tepat waktu, fair, objektif, dan independen. Hal ini sangat penting agar kasus ini tidak berlarut-larut yang dapat memberi dampak buruk terhadap ketidakpastian politik di Jember, yang dapat berakibat pada permasalahan yang lebih kompleks.

Demikian release PC IKA-PMII Jember, agar menjadi perhatian semua pihak. Semoga dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara, khususnya masyarakat Jember yang kami cintai.

Wallahul muwaafiq ilaa aqwamith thariiq

Jember, 27 Juli 2020
PC IKA-PMII Jember
Ttd
Dr. Akhmad Taufiq
Ketua Umum

Share.

About Author

Redaktur pelaksana website PC IKA-PMII Jember. IKA PMII Jember Merupakan wadah bagi alumni dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk wilayah Jember dan Sekitarnya

Comments are closed.